INILAHPOS.com - Dugaan insiden yang menyeret nama Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, terus mendapat sorotan. Kali ini, kader Federasi Rakyat Indonesia (FRI), Pardi, meminta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bone tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang staf DPRD Bone bernama Yuli.
Pardi mendesak DPC Gerindra Bone untuk menyikapi persoalan tersebut secara serius, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan itu tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan etika pejabat publik serta citra lembaga DPRD dan partai politik yang menaungi kader tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan insiden itu terjadi pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 14.30 Wita. Dalam peristiwa tersebut, korban diduga mengalami perlakuan kasar berupa dilempari kue, dipaksa memasukkan kue ke dalam mulut, kemudian disiram air.
Pardi menilai dugaan tersebut perlu diusut melalui proses yang objektif dan sesuai hukum yang berlaku. Namun, ia juga menekankan pentingnya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses klarifikasi dan penanganan hukum berlangsung.
Ia meminta DPC Gerindra Bone melakukan evaluasi internal terhadap kadernya sesuai mekanisme organisasi, tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami meminta Ketua DPC Gerindra Bone tidak tinggal diam dan juga tidak menutup mata. Sebagai pimpinan partai di daerah sudah sepatutnya menunjukkan sikap yang benar dan bertanggung jawab terdapat dugaan penganiayaan yang menyeret nama kadernya. Partai harus menghormati proses penegakan hukum yang adil dan transparan dan mengambil langkah organisasi sesuai aturan, dan tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap siapa pun," tegas dia dalam keterangannya kepada redaksi.
Menurut Pardi, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kadernya tetap menjunjung tinggi etika, disiplin organisasi, dan penghormatan terhadap hukum. Karena itu, DPC Gerindra Bone dinilai perlu mendorong proses klarifikasi secara internal sekaligus mendukung proses hukum agar berjalan secara objektif.
Selain meminta sikap dari DPC Gerindra Bone, Pardi juga mendesak aparat penegak hukum menangani dugaan kasus tersebut secara independen, profesional, dan akuntabel.
Ia berharap proses penanganan yang transparan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun lembaga politik.
