INILAHPOS.com - Penguatan layanan pencarian dan pertolongan (SAR) di wilayah Kepulauan Selayar kembali diperjuangkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Komisi V DPR RI mendorong peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR untuk mempercepat penanganan kondisi darurat, khususnya kecelakaan laut.1
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali, didampingi Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Andi Irwan Aras, dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsda) TNI Mohammad Syafii di Kantor Basarnas RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Audiensi ini menjadi bagian dari sinergi lintas pemerintahan dan legislatif untuk memperkuat kapasitas layanan SAR di Selayar yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan dengan wilayah perairan yang luas serta tingkat kerawanan kecelakaan laut yang cukup tinggi.
Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan, peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
Menurutnya, Selayar memiliki wilayah kepulauan dengan ratusan gugusan pulau dan bentang laut yang luas. Kondisi geografis tersebut membutuhkan dukungan layanan pencarian dan pertolongan yang lebih kuat, baik dari sisi personel, armada maupun peralatan.
"Tragedi KM Nurul Salsa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kapasitas layanan pencarian dan pertolongan di wilayah kepulauan harus diperkuat. Selayar membutuhkan Kantor SAR yang memiliki personel, armada, dan peralatan yang lebih memadai agar penanganan keadaan darurat di laut dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal," ujar Bupati.
Ia menjelaskan, kecelakaan laut masih menjadi salah satu ancaman yang dihadapi masyarakat di wilayah perairan Selayar. Di sisi lain, sarana dan prasarana pencarian serta pertolongan yang tersedia saat ini masih terbatas, sementara wilayah operasi yang harus dijangkau cukup luas.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri dalam setiap operasi penyelamatan, terlebih ketika menghadapi situasi darurat di tengah laut yang membutuhkan respons cepat.
Bupati juga mengungkapkan, usulan peningkatan status Pos SAR Selayar sejatinya telah diajukan sejak masa kepemimpinan Bupati sebelumnya, H. Muh. Basli Ali. Namun, hingga saat ini, usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
"Karena itu, kami bersama Bapak Gubernur dan didukung penuh Bapak Andi Irwan Aras selaku Anggota Komisi V DPR RI kembali memperjuangkan usulan ini. Harapan kami, pemerintah pusat segera merealisasikan peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR demi memperkuat perlindungan bagi masyarakat serta meningkatkan keselamatan pengguna transportasi laut," katanya.
Dukungan Gubernur Sulsel dan Anggota Komisi V DPR RI Andi Irwan Aras, lanjut Bupati, menjadi energi baru dalam memperjuangkan peningkatan status Pos SAR Selayar.
Menurutnya, Andi Irwan Aras telah menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut melalui Komisi V DPR RI. Hal ini dinilai penting mengingat posisi geografis Selayar yang merupakan wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan kecelakaan laut cukup tinggi.
"Alhamdulillah, Bapak Gubernur dan Andi Irwan Aras menyatakan siap mengawal usulan ini di Komisi V DPR RI. Keduanya memahami betul kondisi geografis Selayar sebagai daerah kepulauan yang berada pada jalur pelayaran strategis. Karena itu, peningkatan status Pos SAR menjadi Kantor SAR dinilai sangat penting agar layanan pencarian dan pertolongan dapat lebih cepat, lebih optimal," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Muh. Natsir Ali menyebut Kabupaten Kepulauan Selayar berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II yang menjadi jalur pelayaran strategis dan dilintasi banyak kapal setiap harinya.
Ditambah dengan kondisi cuaca ekstrem yang dapat terjadi pada musim-musim tertentu, keberadaan Kantor SAR yang ditopang personel, armada, dan peralatan lebih lengkap dinilai menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Komisi V DPR RI berharap Basarnas RI dapat segera memberikan tindak lanjut terhadap usulan peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sistem pencarian dan pertolongan di wilayah kepulauan sekaligus meningkatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat serta pengguna transportasi laut yang melintas di perairan Selayar.
