INILAHPOS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Evaluasi PPID, SP4N-LAPOR, dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang digelar di Gedung Command Center, Senin (29/9/2025).
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Menurutnya, PPID bukan sekadar unit administratif, melainkan pintu utama yang memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses informasi dengan cepat dan sederhana.
"Keberadaan PPID adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID harus menjadi garda terdepan, bukan hanya sekadar pelengkap administrasi, tetapi betul-betul melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana," tegasnya.
Selain PPID, Bupati juga menyoroti pemanfaatan SP4N-LAPOR sebagai instrumen penting dalam menyerap aspirasi warga. Setiap aduan, kata dia, merupakan bahan berharga untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur, menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah menjalankan keterbukaan informasi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi melalui kanal pengaduan resmi.
“Dengan adanya evaluasi dan penetapan DIP, kita memastikan informasi publik bisa diakses dengan mudah, transparan, serta menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah. Ini juga untuk mencegah tumpang tindih informasi,” jelasnya
Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dalam kesempatan tersebut menjadi langkah penting. DIP akan menjadi pedoman baku agar penyampaian informasi di seluruh perangkat daerah lebih terstruktur, seragam, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri pengelola SP4N, perwakilan perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Sinjai. Melalui forum ini, Pemkab Sinjai ingin memastikan bahwa setiap keluhan warga tidak berhenti pada laporan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan publik.
