Sinjai Raih Peringkat 4 Terbaik Penanganan Korupsi se-Sulsel Versi KPK
Cari Berita

Iklan Atas

iklan

Sinjai Raih Peringkat 4 Terbaik Penanganan Korupsi se-Sulsel Versi KPK

inilahpos
15 Mei 2025

Sinjai Raih Peringkat 4 Terbaik Penanganan Korupsi se-Sulsel Versi KPK


INILAHPOS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai kembali menorehkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratnawati Arif dan Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda. 


Kali ini, Pemkab Sinjai meraih peringkat ke-4 terbaik dalam penanganan korupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak hanya itu, Sinjai juga dianugerahi sebagai Admin Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik Sulsel Tahun 2024, sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan sistem pencegahan korupsi di level daerah.


Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh pihak KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/5/2025), dan diterima Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda, didampingi Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman serta Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri.


"Alhamdulillah Sinjai meraih Kategori “Terjaga” dalam Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Tahun 2024 dengan skor 86, menempatkan Sinjai sebagai peringkat ke-4 terbaik di Sulsel, dan sebagai admin MCPSP terbaik Sulsel," kata Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri.


Ia menambahkan, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen Pemkab Sinjai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 


Ada delapan area indikator MCP KPK yang telah dilaksanakan, termasuk penguatan pengawasan internal, transparansi anggaran, pengelolaan aset daerah, hingga layanan publik yang berorientasi pada kepatuhan.


Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda menyebutkan bahwa prestasi ini menjadi pemicu semangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.


"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pencegahan korupsi, serta memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan daerah dilakukan dengan integritas dan profesionalisme,” kuncinya.