INILAHPOS.com - Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong penguatan kualitas data sektoral sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Command Center, Kamis (09/04/2026).
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik. Menurutnya, langkah ini krusial untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan konsistensi data, sekaligus menghindari duplikasi yang selama ini masih kerap terjadi.
“Di era transformasi digital, data bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Data adalah kompas. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita ambil berpotensi menjadi spekulasi,” tegas Andi Jefrianto.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Ilham Abubakar, serta para kepala perangkat daerah dan pejabat terkait.
Sebelumnya, Kepala BPS Sinjai, H. Syamsuddin, mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data, khususnya terkait ketepatan waktu pengumpulan dan penginputan data. Hal ini dinilai berdampak pada penurunan kualitas data yang dihasilkan.
Padahal, data yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, terutama menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026.
Sekda juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut menyajikan data, tetapi juga memastikan kelengkapan metadata, keterpaduan sistem (interoperabilitas), serta pemanfaatan data yang berdampak langsung pada kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah harus berbasis data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ia meminta seluruh pengambil kebijakan untuk menolak program yang tidak didukung oleh data yang jelas.
“Data bukan sekadar dikumpulkan, tetapi harus menjadi dasar utama dalam setiap proses pemerintahan. Tidak boleh ada perbedaan data untuk indikator yang sama di setiap perangkat daerah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Sekda menekankan pentingnya tindak lanjut dari setiap hasil evaluasi melalui rencana aksi perbaikan yang konkret.
“Seluruh data harus terintegrasi, dan setiap hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti,” pungkasnya.
