INILAHPOS.com - Kerusakan tanggul Sungai Kali Kuto di Dusun Tegalrejo, Desa Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, semakin mengkhawatirkan. Abrasi yang terus menggerus bibir sungai membuat warga dihantui ancaman banjir, terutama di tengah cuaca ekstrem yang belakangan kerap terjadi.
Secara kewenangan, penanganan tanggul sungai lintas wilayah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun di lapangan, lambannya realisasi perbaikan permanen membuat masyarakat memilih bergerak sendiri.
Warga Iuran, Bangun Tanggul Darurat
Ancaman jebolnya tanggul mendorong warga Dusun Tegalrejo bergotong royong memperkuat bantaran sungai secara darurat. Melalui iuran swadaya, masyarakat membeli bambu untuk dipasang sebagai trucuk penahan tanah di titik abrasi terparah.
Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara. Struktur bambu dinilai tidak cukup kuat menahan debit air besar saat hujan deras. Warga masih membutuhkan bantuan karung berisi tanah maupun material penguat lain untuk memperkecil risiko longsor dan luapan air.
“Kalau hujan deras semalaman, kami waswas. Takut tanggulnya ambrol,” ujar salah satu warga setempat.
Respons di Media Sosial Picu Kekecewaan
Sorotan publik terhadap persoalan ini menguat setelah percakapan di media sosial. Pada Minggu (22/2/2026), akun Instagram warga @tegalrejodusunkami menanyakan kondisi tanggul kritis kepada akun resmi Bupati Kendal @mbaktikakendal.
Jawaban yang diberikan menyebut bahwa persoalan tersebut telah disampaikan ke pemerintah provinsi karena menjadi kewenangan Pemprov. Respons itu memicu kekecewaan sebagian warga yang berharap ada langkah lebih konkret dari pemerintah kabupaten.
Rizal, pengurus Persatuan Pemuda Tegalrejo Rowosari (PEPETEROS), menilai masyarakat tidak membutuhkan polemik kewenangan, melainkan solusi nyata.
“Warga tidak butuh saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah langkah cepat dan koordinasi aktif. Kalau keselamatan warga terancam, seharusnya pemerintah kabupaten mendorong kuat agar penanganan dari provinsi segera direalisasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanggul bukan sekadar infrastruktur, melainkan benteng keselamatan warga dari potensi banjir.
Sudah Disurvei Lebih Lima Kali
Kepala Desa Rowosari, Luqman Zakaria, mengungkapkan bahwa sejak 2023 titik abrasi di Sungai Kali Kuto telah disurvei lebih dari lima kali oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah.
Namun hingga kini belum ada perbaikan permanen. Informasi terakhir yang diterima pemerintah desa menyebutkan bahwa Kali Kuto belum masuk prioritas penanganan.
“Sudah mungkin lebih dari lima kali survei sejak 2023. Warga juga sudah berupaya swadaya semaksimal mungkin. Informasi terakhir, Kali Kuto bukan prioritas perbaikan. Mungkin kalau sudah jebol dan terjadi banjir bandang baru jadi prioritas,” ungkap Luqman.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pola mitigasi bencana dan penetapan skala prioritas di daerah. Jika survei telah dilakukan berulang kali, mengapa belum diikuti tindakan konkret? Apakah keterbatasan anggaran menjadi faktor utama? Ataukah ada pertimbangan teknis lain yang belum disampaikan ke publik?
Menunggu Kepastian
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah mengenai parameter penetapan prioritas perbaikan tanggul di Sungai Kali Kuto.
Sementara itu, warga Dusun Tegalrejo berharap pemerintah hadir sebelum bencana benar-benar terjadi. Mereka khawatir, jika tanggul jebol, bukan hanya rumah yang terendam, tetapi juga lahan pertanian dan fasilitas umum terdampak.
Bagi masyarakat setempat, tanggul Kali Kuto bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah garis pertahanan terakhir yang melindungi kehidupan warga dari ancaman banjir yang bisa datang sewaktu-waktu.***
