INILAHPOS.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menggelar Pelatihan dan Sosialisasi studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan layanan sanitasi yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Kamis pagi (31/7/2025).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, seperti Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kepala DLHK, dan Kepala Disperkimtan, serta narasumber nasional dan fasilitator yang akan mendampingi proses pelatihan.
Total ada 96 peserta yang terlibat, terdiri dari penanggung jawab kesehatan lingkungan (kesling) seluruh Puskesmas dan para Kepala Pustu se-Kabupaten Sinjai.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Emmy Kartahara Malik, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari strategi pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Studi EHRA sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan yang bersumber dari lingkungan, termasuk sanitasi dan air bersih.
“Tujuan kegiatan ini selain untuk meningkatkan kapasitas tim pelaksana dalam memahami konsep dan teknis EHRA, juga untuk memahamkan pentingnya data sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat,”ungkapnya.
Sementara Sekda Andi Jefrianto Asapa berharap besar sosialisasi ini memantik kesadaran banyak pihak khususnya Tim Pelaksana di lapangan, agar kedepan data EHRA yang dihasilkan dapat mendukung kebijakan penyediaan sanitasi yang berkeadilan untuk masyarakat Sinjai.
“Kalau pengumpulan data EHRA berhasil dan valid, ini akan menjadi bukti dukung dalam sinkronisasi dokumen pembangunan daerah selaras dengan RTRW, RPJMD, RAD AMPL, dan dokumen strategis lainnya,”ungkapnya.
Tak hanya itu, A. Jefri bahkan menambahkan dengan data dan hasil studi EHRA, maka bukan tidak mungkin Pemkab Sinjai akan mampu meningkatkan kualitas tata ruang yang berpihak pada kesehatan masyarakat yang lebih manusiawi.
Pelatihan dan sosialisasi EHRA ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2025. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam menyusun kebijakan sanitasi yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput.