INILAHPOS.com - Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan yang terjangkau, Badan Advokasi Hukum (Bakum) Alpeksi kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperluas pelayanan hukum melalui kerja sama strategis dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Jakarta.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di kantor Bakum Alpeksi, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Alpeksi memperkuat kapasitas kelembagaan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.
Dr. David Khan, selaku Pembina Bakum Alpeksi, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan pembinaan aktif dari Kanwil Kemenkumham DKJ. Ia menegaskan bahwa peran OBH sangat krusial dalam memperluas akses keadilan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Kami sangat berterima kasih atas respons cepat Kanwil DKJ dalam memberikan pembinaan kepada OBH seperti Bakum Alpeksi. Ini bukti nyata bahwa negara hadir melalui kolaborasi nyata dengan masyarakat sipil," ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Alpeksi Julia Putri Noor, Bendahara Intan Dewi Rumbinang, serta jajaran pengurus dan para pemberi bantuan hukum. Di antaranya, Dr (c). Siti Wahyu Utami,, Dr. Drs. Nahason Sitohang, Nabila Tsana Amarly, Ali Supratono, Budi Tjahyono, Happy Firiandari, dan Sri Hartini Mandji.
Dalam kesempatan tersebut, Alpeksi juga memaparkan program-program unggulan lainnya, seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas, serta pelatihan dan pendidikan paralegal, yang menyasar masyarakat di tingkat kelurahan dan RW. Langkah ini diyakini menjadi strategi jitu dalam membangun kesadaran hukum dari akar rumput.
"Kami percaya, kesadaran hukum harus dimulai dari pemahaman sederhana di lingkungan warga. Di situlah paralegal dan penyuluh hukum memainkan peran penting," ungkap Julia Putri Noor.
Alpeksi juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai jembatan keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang tak mampu menyewa jasa hukum.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kelembagaan OBH ke depan, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan akses hukum yang merata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.