INILAHPOS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, bahkan menginstruksikan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah secara bertahap meninggalkan sistem tunai dan beralih ke transaksi digital.
Instruksi tersebut disampaikan Ratnawati saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sinjai Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Rabu (19/8/2026).
Menurut Ratnawati, langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan sekaligus memastikan setiap transaksi daerah berlangsung transparan, mudah dipantau, dan akuntabel.
“Segera hilangkan penerimaan berbasis tunai secara bertahap pada seluruh titik pungutan pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.
Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan segera memperkuat dan memperluas sistem penerimaan digital secara penuh atau full digitalization.
Ratnawati juga menginstruksikan agar seluruh kanal penerimaan pajak dan retribusi daerah terintegrasi dengan berbagai layanan pembayaran digital, mulai dari QRIS, virtual account, mobile banking Bank Sulselbar hingga platform fintech.
Langkah tersebut, kata dia, harus diterapkan secara disiplin pada sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan daerah cukup besar.
“Digitalisasi sektor potensial harus dilakukan secara disiplin di titik-titik krusial penerimaan daerah,” ujarnya.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain transaksi pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, retribusi objek wisata seperti Hutan Mangrove Tongke-Tongke, Taman Purbakala Batu Pake Gojeng dan Tahura Abdul Latief.
Selain itu, digitalisasi juga didorong pada retribusi sarana olahraga, pengelolaan Taman Alun-Alun Sinjai Bersatu, pasar grosir atau pertokoan, retribusi parkir hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk sektor makanan dan minuman serta tenaga listrik.
Ratnawati menegaskan, percepatan digitalisasi harus dibarengi dengan peningkatan kinerja penerimaan daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp74,9 miliar lebih atau sekitar 64,31 persen.
“Dengan capaian tersebut, kita harus terus memacu kinerja hingga akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia berharap perangkat daerah tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga membangun sistem pengelolaan pendapatan yang semakin modern dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Harian TP2DD dan TPID Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, mengatakan HLM menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan pengendalian inflasi di Kabupaten Sinjai.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengubah metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan strategi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui TP2DD secara konsisten mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), khususnya pada sektor penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,” ujarnya.
HLM TP2DD dan TPID tersebut juga dirangkaikan dengan Rewarding Lomba SIPAKATAU QRIS Competition Tahun 2026 serta peluncuran Aplikasi E-PRAJA (Elektronik Pajak Retribusi Kita untuk Pembangunan Sinjai).
Turut hadir Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, Wakil Ketua DPRD Sinjai Sabir, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Bayu Martanto, Deputi Direktur BI Sulsel Oki Hermawan, Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar Iswadi Ayub, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat serta kepala desa.
