Pemkab Sinjai Perkuat Akses Legal Warga Kelola Hutan, Pokja PPS Dibentuk

Share:
Pemkab Sinjai Perkuat Akses Legal Warga Kelola Hutan, Pokja PPS Dibentuk

INILAHPOS.com - Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan implementasi program perhutanan sosial melalui pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Langkah ini diwujudkan lewat workshop dan forum multipihak yang digelar di Aula Wisma Sanjaya, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (20/04/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Balai Perhutanan Sosial Gowa, organisasi perangkat daerah (OPD), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangka, hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kehadiran lintas sektor ini menjadi penanda kuatnya komitmen bersama dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis, mengingat luas kawasan hutan di Sinjai mencapai sekitar 15 ribu hektare. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan sebagai penopang kehidupan.

“Perhutanan sosial menjadi solusi penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses dan mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 18 desa di tujuh kecamatan yang memperoleh akses legal perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 4.771 hektare. Meski demikian, optimalisasi program tersebut dinilai masih membutuhkan penguatan peran pemerintah daerah melalui wadah kolaboratif seperti Pokja PPS.

Menurutnya, pembentukan Pokja PPS diharapkan menjadi ruang sinergi berbagai pihak dalam merumuskan langkah konkret, termasuk menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah.

“Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, dunia usaha, BUMN/BUMD, akademisi, hingga masyarakat—guna menghadirkan solusi pembiayaan dan inovasi dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Sekda Sinjai menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam workshop tersebut. Ia berharap, komitmen bersama ini dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan kebersamaan, kita optimistis program perhutanan sosial di Sinjai dapat berjalan lebih optimal dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.


Share:
Komentar

Berita Terkini