INILAHPOS.com - Di tengah derasnya arus digitalisasi yang memengaruhi pola perilaku generasi muda, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan keluarga.
Melalui kegiatan Sosialisasi Program Kerja Pokja I berdasarkan hasil Rakernas X PKK, organisasi yang dipimpin Rozalina A. Mahyanto Mazda ini membekali para kader dengan pemahaman baru tentang pola asuh anak dan remaja di era digital.
Kegiatan yang digelar di Aula Gedung PKK Sinjai, Jumat (17/10/2025), dihadiri oleh Dinas PMD Sinjai, staf ahli Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, serta Ketua dan anggota Pokja I.
Dalam sambutannya, Rozalina menjelaskan bahwa Rakernas X PKK melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat di berbagai daerah.
"Pokja I memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk keluarga yang berdaya, beretika, serta mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien," ujarnya.
Ia menambahkan, dua topik utama yang menjadi fokus dalam sosialisasi ini adalah “Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital” serta “Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK)”. Kedua materi tersebut dinilai sangat relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.
Menurut Rozalina, perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa tantangan tersendiri bagi para orang tua dalam mendampingi anak-anak dan remaja yang hidup di tengah dunia digital.
"Sebagai orang tua dan kader PKK, kita harus menjadi pendamping sekaligus teladan. Pola asuh di era digital bukan berarti membatasi anak sepenuhnya, tetapi mengarahkan dengan bijak, mengajarkan etika bermedia, serta menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab," jelasnya.
Isteri Wakil Bupati Sinjai itu berharap para kader PKK mampu memahami strategi pola asuh yang adaptif terhadap perubahan zaman agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas digital, berakhlak mulia, dan cinta keluarga.
Selain itu, Rozalina juga menekankan pentingnya kesadaran keluarga terhadap administrasi kependudukan, yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara.
Sebab, masih banyak keluarga yang belum memiliki dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, akta kelahiran, maupun akta perkawinan. Padahal, kelengkapan dokumen kependudukan merupakan dasar dalam mengakses berbagai layanan publik.